Baik atau tidaknya kebijakan pemerintah dibidang ekonomi akan berpengaruh kepada kegiatan perekonomian, misalnya alokasi sumber, barang dan jasa. Untuk menilai kebijakan pemerintah apakah mendukung kegiatan perekonomian atau tidak maka terdapat beberapa kriteria antara lain :
1. Keadilan (Equity)
Keadilan, berarti bahwa kebijakan pemerintah haruslah mempunyai akibat yang tidak berat sebelah misalnya bagi yang kurang mampu akan mendapatkan subsidi atau pengurangan pajak sedangkan bagi yang kaya akan membayar pajak.
2. Efisiensi ekonomis
Efisiensi ekonomis sering disebut dengan pareto optimality yaitu efisiensi yang berorientasi pada kebendaan. Secara kasar dapat dikatakan bahwa efisiensi ekonomi ada, apabila kebijakan pemerintah itu lebih baik dan memperhatikan pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sejauh mungkin. Atau efisiensi ini dapat dipertegas yaitu kalau suatu perekonomian sudah tidak mungkin lagi untuk mengadakan alokasi sumber-sumber, menyebabkan di satu pihak akan lebih makmur dan pihak lain merugi.
3. Paternalisme
Kebijakan untuk mengadakan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat, namun dalam hal pelayanan, pemerintah selalu mempertimbangkan pula kebutuhan tiap-tiap individu secara sendiri-sendiri. Tindakan pemerintah ini bukan karena memberikan apa yang masyarakat inginkan melainkan karena pemerintah mengetahui sesuatu yang terbaik buat masyarakatnya.
4. Kebebasan perorangan
Umumnya pemerintah akan diapresiasi baik apabila dapat memberikan kebebasan perorangan kepada masyarakatnya maka dari itu pembatasan yang ditetapkan terhadap kebebasan perorangan oleh pemerintah harus sekecil mungkin.
Belum ada tanggapan untuk "Kriteria untuk menilai kebijakan pemerintah terhadap distribusi pendapatan riil"
Post a Comment
Terima kasih sudah berkunjung