Seberapa efektifkah Densus 88 menghentikan kasus teror

Gerak Densus 88 yang semula begitu aktif memburu para teroris, kini seakan terhenti bahkan kewalahan untuk mempertahankan dirinya. Tidak lain penyebabnya adalah kasus yang menimpa Siyono. Hasil otopsi yang dilakukan oleh beberapa dokter forensik independen yang difasilitasi oleh organisasi Muhammadiyah seakan mulai membuka tabir bahwa Densus 88 perlu dievaluasi. Laporan yang disampaikan pihak kepolisian sangat berbeda dengan hasil otopsi, tentunya ini menjadi pelajaran bagi semua lembaga negara karena dapat menurunkan kredibilitas aparat negara bahkan dapat meruntuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara, apalagi Siyono belum bisa dibuktikan keterlibatannya sebagai teroris.

Sejak setelah terjadinya Bom Bali, Densus 88 dibentuk dengan tujuan untuk memburu para teroris yang mengancam keselamatan negara, anggaran triliunan rupiah baik dari APBN maupun dari bantuan luar negeri habis untuk membiayai operasi Densus 88. Pertanyaannya sekarang adalah apakah dengan anggaran yang sebegitu besar telah menghentikan aksi teror yang terjadi di negara ini?

Kasus bom Sarinah (yang menurut para pakar dan pengamat memiliki banyak kejanggalan) dapat menjelaskan bahwa dana yang besar untuk membiayai kerja Densus 88, hasilnya belum memuaskan. Aksi teror bukannya menurun tetapi terus meningkat, bahkan melahirkan aksi-aksi teror baru dengan pelaku baru pula. Ini menunjukkan bahwa memerangi teroris tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seperti yang dilakukan oleh Densus 88 dan BNPT. Apakah tidak dapat dipertimbangkan bahwa sebaiknya anggaran yang begitu besar disalurkan kepada unit-unit Polri di setiap kecamatan sekaligus memaksimalkan fungsi reskrim Polri sehingga dapat mempersempit ruang gerak para teroris?

Kalau benar informasi yang saya dapat bahwa terdapat dua lembaga negara di Indonesia yang tidak dapat diaudit yakni BNPT dan Densus 88, maka itulah problem serius yang dihadapi oleh bangsa ini. Syukurlah kalau seandainya kedua lembaga ini berjalan sesuai dengan prosedur dan dasar hukumnya, akan tetapi apabila dimanfaatkan oleh oknum tertentu maka negara dalam bahaya besar.

Ingat! Lembaga ini tidak dapat diaudit katanya, berarti dana masuk dan keluar serta operasional kerjanya tidak dapat diawasi dan dikontrol, tidak ada laporan sumber dan penggunaan dana yang bisa diketahui oleh publik, Kalau seandainya! Maaf ini hanya mengandaikan saja utamanya kepada Polri, berdasarkan yang saya pahami!. Berarti belum tentu benar. Berikut beberapa pertanyaan saya:

1. Kalau seandainya kedua lembaga ini dimanfaatkan untuk melakukan pencucian uang, siapakah yang bisa mengetahuinya?
2. Kalau seandainya kedua lembaga ini dijadikan sebagai wadah untuk menguras uang negara, siapakah yang bisa mengetahuinya?
3. Kalau seandainya kedua lembaga ini dijadikan sebagai alat kekuasaan, siapakah yang bisa mengetahuinya?
4. Kalau seandainya kedua lembaga ini dijadikan sebagai wadah untuk mendapatkan bantuan asing kemudian bantuan tersebut dimiliki secara pribadi oleh orang-orang tertentu, siapakah yang bisa mengetahuinya?
5. Kalau seandainya kedua lembaga ini ditujukan untuk melanggengkan paham liberal, siapakah yang bisa mengetahuinya?
6. Atau yang lebih keras lagi, kalau seandainya kedua lembaga ini sengaja dibentuk dengan semangat untuk memerangi dunia islam, siapakah yang bisa mengetahuinya?
7. Kalau seandainya kasus-kasus teror merupakan skenario yang dibuat-buat oleh kedua lembaga ini, siapakah yang bisa mengetahuinya?

Perlu diketahui bahwa operasi Tinombala ditujukan untuk memerangi kelompok teroris Santoso, pertanyaannya adalah apakah unit yang diturunkan oleh Polri dalam memerangi kelompok ini adalah Densus 88? Setahu saya berdasarkan berita-berita di televisi, hanya disebutkan sebagai pasukan Polri dan TNI, jadi masih membutuhkan penjelasan.

Namun demikian, kita juga perlu memberi apresiasi kapada Densus 88 karena diantara korban Densus 88, mereka benar-benar adalah sebagai pelaku teror yang mengatasnamakan agama untuk tujuan politik tertentu. 

Artikel keren lainnya: