PMI sering kita kenal dengan organisasi kemanusiaan, organisasi yang gerakannya membantu dan menolong sesama manusia. Anggota PMI disebut sebagai relawan, para relawan bekerja secara sukarela tanpa pamrih, para relawan dalam pengabdiannya di PMI semata-mata demi kemanusiaan. Sehingga organisasi PMI merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki hati dan jiwa yang benar-benar ingin berbuat untuk kemanusiaan tanpa mengharapkan imbalan apapun.
Struktur organisasi PMI bersifat otonomi dan terbuka, otonomi berarti dimasing-masing cabang baik kota, kabupaten, propinsi dan pusat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada kekuatan, kekuasaan dan organisasi lain. Terbuka berarti siapapun dapat bergabung bersama, siapapun dapat terlibat di organisasi PMI, tidak terbatas pada keahlian tertentu, semua yang ingin memajukan semangat dan gerakan kemanusiaan dapat bergabung bersama PMI.
Pada level PMI Kota maupun kabupaten dan propinsi, para pengurusnya kebanyakan diisi oleh para pejabat dan mantan pejabat. Dengan komposisi pengurus seperti ini semakin memudahkan PMI bergerak dilingkup masyarakat sosial. Dukungan dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara sukarela menjadi modal besar yang dapat diandalkan oleh PMI Kota, Kabupaten dan Propinsi.
Namun dalam perkembangannya, dengan banyaknya pengurus PMI Kota, Kabupaten, dan Propinsi yang diisi oleh para birokrat ternyata menyimpan masalah tersendiri. Gejolak politik yang terjadi di pemerintah selalu berimbas kepada organisasi PMI, hal ini dapat menurunkan kesatuan gerakan yang dibangung melalui semangat relawan yang bekerja secara sukarela. PMI yang berada diatasnya tidak mampu menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat daerah, masalah inilah yang menghambat perkembangan dan kemajuan organisasi PMI.
Relawan PMI jumlahnya sangat banyak, banyaknya relawan PMI membuat para politisi berusaha masuk menjadi pengurus PMI, disinilah PMI menjadi obyek politisasi demi tujuan politik orang-orang tertentu. Semangat kenetralan yang tercantum dalam 7 Prinsip PMI tidak dapat ditanamkan kedalam jiwa-jiwa calon relawan atau relawan masa depan seperti PMR. Para pengurus yang berafiliasi dengan organisasi politik berusaha membawa PMI masuk keranah politik yang diinginkannya. Kondisi ini terjadi di hampir semua PMI Kota, Kabupaten dan Propinsi, ada pernyataan dari seorang teman "Politik orientasinya menghancurkan musuh, sedangkan PMI orientasinya menyelamatkan semua orang termasuk musuh", pernyatan ini sudah lama diucapkannya. Sekarang pernyataan tersebut sudah berubah akibat politisasi PMI demi tujuan individu, organisasi atau lembaga dan institusi tertentu dalam merebut kekuasaan, melanggengkan kekuasaan atau memanfaatkan sifat sukarela para relawannya.
Belum ada tanggapan untuk "Politisasi Organisasi PMI di Level Propinsi, Kota dan Kabupaten"
Post a Comment
Terima kasih sudah berkunjung