The Big Power Hidden

Ekonomi Indonesia mengalami degradasi kepercayaan, hal ini mulai mengalami keterpurukan setelah pidato Presiden Joko Widodo pada Konferensi Asia Afrika di Bandung beberapa waktu lalu. Presiden sempat menyinggung tentang beberapa badan keuangan dunia seperti IMF, ADB, dan World Bank.

Pada KAA tersebut, politik bebas aktif yang selama ini menjadi pedoman Indonesia dengan dunia internasional tercedrai oleh kemesraan hubungan Presiden Joko Widodo dengan pemimpin negara China. Apalagi kemudian Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara yang membentuk badan kuangan dunia bersama China sebagai donatur terbesarnya.

Tentunya secara perhitungan ekonomis, ini menjadi tantangan bahkan persoalan bagi kekuatan tertentu yang merasa terancam. Kekuatan ini saya sebut sebagai "the big power hidden", kekuatan yang bergerak secara senyap namun mematikan, kekuatan yang bertujuan menciptakan kegagalan dengan harapan terjadi perubahan kekuasaan akibat ketidakpercayaan masyarakat. Yang mereka lakukan sangatlah sederhana yakni dengan memecah belah kekuasaan, politik, hukum dan ekonomi serta agama.

Untuk melawan the big power hidden ini dibutuhkan peran media, namun sayang kekuatan ini bergerak lebih dulu, terencana, terstruktur dan sistematis sehingga apapun yang dilakukan tetap dalam skenario mereka. Harapan terakhir adalah semangat persatuan dan kesatuan, semangat ini dilandasi oleh jiwa nasionalisme yang religius, ternyata sulit untuk membangkitkan kembali jiwa nasionalisme oleh karena gaya hidup dan pemikiran liberal sudah mengakar disemua lapisan masyarakat.

Kekuasaan, ekonomi, hukum, politik, agama dan bidang-bidang lainnya sudah dalam genggaman the big power hidden. Apalagi yang diharapkan? NKRI diuji kedewasaannya, demokrasi dipertaruhkan apakah masih berpihak kepada rakyat kecil?

Indonesia harus segera kembali pada Pancasila dan UUD 1945 secara utuh. Ke keadaan dimana belum terjadi amandemen terhadap UUD 1945. Karena amandemen tidak dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa ini, amandemen sarat dengan kepentingan kelompok termasuk kepentingan dari the big power hidden.

Pertanyaannya sekarang adalah beranikah Indonesia kembali membuat sejarah dengan mengeluarkan dekrit presiden seperti yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dulu? Atau minimal berupa perppu yang ditujukan untuk mengembalikan status Indonesia sebagai macan asia? Mendorong kembali politik bebas aktif sehingga masing-masing pihak merasa tidak terganggu kepentingannya untuk selanjutnya mengikat mereka dibawah kontrol kekuasaan pemerintah?

Jangan sampai kekuatan rakyat mendahului langkah pemerintah, apabila ini terjadi maka gejolak sosial tidak dapat dihindari, Indonesia akan semakin terpuruk, Indonesia akan mengalami disintegrasi bangsa. Tanda-tandanya sudah mulai nampak, beberapa daerah sudah mulai menunjukkan ketidaksetiaannya pada pemerintah dan pemerintah pusat seperti tidak memiliki kuasa terhadap kelompok-kelompok tertentu bahkan individu tertentu

Semakin menggurita jelang pilkada

Menghadapi pilkada serentak, para calon kada butuh dana yang besar untuk menggerakkan mesin politik. Keterbatasan yang dimiliki oleh calon kada dimanfaatkan oleh the big power hidden sebagai pintu masuk. Sehingga banyak calon kada menggadaikan daerahnya demi kekuasaan.

Indikasinya tampak pada tahapan proses politik, ada beberapa calon kada seakan memiliki harta karun yang datang tiba-tiba, sumber dana tidak jelas tetapi dapat membiayai mesin politiknya, nilainya melebihi kenormalan kemampuan seorang yang hanya mengandalkan tabungan selama bekerja. Bayangkan bukan pengusaha besar, tetapi mampu menyuplai tim suksesnya bahkan berbagi dengan masyarakat dalam jumlah total yang besar. Darimanakah sumber dananya?

Patut diduga bahwa the big power hidden berada dibalik semua ini. Mereka ingin menguasai Indonesia melalui tangan kekuasaan dari pusat hingga daerah.

The big power hidden telah menjadi monster yang menyeramkan bagi Indonesia, tidak cukup hanya kewaspadaan, butuh aksi menyeluruh untuk menghindarkan Indonesia dari cengkeraman the big power hidden. Kedaulatan wajib dikembalikan ke tangan rakyat, semua kebijakan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, lembaga legislatif harus lebih aktif melakukan fungsi pengawasannya.

Masalahnya sekarang adalah siapa dan kelompok manakah yang bebas dari pengaruh the big power hidden?

Artikel keren lainnya: