4 Tahap yang harus diperhatikan terkait kebijakan publik

Kebijakan publik menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan publik merupakan hukum atau aturan sebagai antisipasi atau solusi atas semua isu atau masalah yang berkembang dimasyarakat yang membutuhkan keterlibatan pemerintah. Peran serta masyarakat secara menyeluruh dalam merumuskan kebijakan publik akan berdampak pada terciptanya rasa keadilan, ketertiban, kedamaian karena mengakomodir segala kepentingan masyarakat. 

Manfaat keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik misalnya akan membentuk perilaku atau budaya demokrasi, masyarakat sadar hukum, masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia, membentuk masyarakat madani yang terikat pada nilai-nilai yang disepakati bersama.

Kekuatan kebijakan publik mengikat semua kompenen masyarakat tergantung bagaimana kebijakan tersebut berproses. Olehnya itu, ada empat tahap yang harus di perhatikan oleh pemerintah terkait produk kebijakan publik.

1. Isu atau masalah publik

Lingkup isu atau masalah harus menyangkut masalah orang banyak atau masalah keselamatan bersama. Biasanya masalah atau isu yang dihadapi merupakan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja tetapi menuntut sebuah penyelesaian dari pemerintah. Diharapkan isu atau masalah yang menjadi latar belakang lahirnya kebijakan publik tidak dengan maksud untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan atau kewenangan atas sebuah kelompok masyarakat atau individu tertentu apalagi untuk memuluskan tujuan pribadi, tujuan untuk memperkaya diri sendiri, melanggengkan kekuasaan atau pengaruh terhadap orang lain.

2. Perumusan kebijakan publik

Rumusan kebijakan publik merupakan solusi atau tindakan penyelesaian masalah. Perumusannya diharapkan terdapat peran serta masyarakat sebagai sasaran pelaksanaannya. Itulah dalam konstitusi dinyatakan bahwa setiap kebijakan yang menyakut hajat hidup orang banyak harus melalui uji publik. Uji publik ini tentu saja dimaksudkan untuk memberi ruang kepada masyarakat terlibat dalam perumusan kebijakan publik.

3. Penerapan kebijakan publik

Kebijakan publik diimplementasikan oleh pemerintah bersama masyarakat . Penerapannya harus memperhatikan asas keadilan, kesejahteraan dan lain-lain. 

4. Evaluasi kebijakan publik

Proses evaluasi harus obyektif, penilaian di tujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan tersebut dijalankan dan dapat menyelesaikan masalah atau isu yang berkembang dimasyarakat. Evaluasi ini akan melahirkan rencana tindak lanjut, apakah kebijakan tersebut diteruskan, diperbaiki, atau bahkan diganti dengan kebijakan baru.

Artikel keren lainnya: