Awal Mula Munculnya Perbedaan Pemikir Islam tentang Islam dan Negara atau Kekalifahan

Pada tahun 1925, goncangan pemikiran hebat terjadi di Mesir. Gara-gara terbit sebuah kitab berjudul Al-Islam wa Ushul al-Hukm-Bahts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam. Kitab tersebut memaklumatkan bahwa Islam tidak mengatur masalah kekhalifahan, pemerintahan dan negara. Merujuk pada doktrin Injil dinyatakan, ”Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi haknya dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak-nya.” (Matheus: 22).

Respons terhadap kitab tersebut luar biasa. Kemarahan ulama Mesir sedemikian hebat. Berdiri di garis terdepan, Syekh Rasyid Ridha’, ia memvonis bahwa pemikiran  penulis kitab itu adalah pemikiran yang kacau, menyeleweng, dan mulhid (murtad). Terlebih yang menulis adalah Syeikh Ali Abdul Raziq, Ulama al-Azhar Universty, mantan Menteri Waqf Mesir, Hakim Mahkamah Syari’ah, yang dikalangan intelektual Mesir degelari  al-Ustadz al-Muhaqqiq, al-Alamah al-Kabir.

Ulama Mesir kemudian terbelah menjadi dua kelompok besar. Pertama, ulama yang mendukung dan membela mati-matian pemikiran Syeikh Ali Abdul Raziq seperti Ahmad Lutfi Sayyid, Thaha Husein dan Muhammad Husein Heikal. Dalam perkembangan berikutnya Heikal bertobat dan menginsafi kesalahannya. Lantas ia balik menyerang pemikiran Syeikh Ali Abdul Raziq  dengan karyanya, “Daulat Islamiyat”. Kedua, ulama yang menentang habis-habisan pemikiran Syeikh Ali Abdul Raziq. Ia adalah Syekh Rasyid Ridha, murid kesayangan Muhammad Abduh.

Kontroversial tersebut akhirnya membawa pengaruh yang cukup besar dalam percaturan pemikiran intelektual muslim dunia. Bahkan menjadi cikal-bakal munculnya perbedaan pada generasi-generasi sesudahnya. Hingga saat ini kajian Islam tentang kekhalifahan, selalu diwarnai oleh dua pandangan besar tersebut, ada yang mendukung dan ada pula yang menolak. Termasuk di kalangan intelektual muslim Indonesia. Seperti silang pendapat yang terjadi antara Muhammad Natsir dan Nurcholish Madjid tahun 1970. Topik yang diperbincangkan adalah Islam dan Negara.

Kepemimpinan (imamah) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kekhalifahan atau pemerintahan yang menjadi fokus tulisan ini, juga tidak lepas dari perbedaan pandangan tersebut. Dalam Tarikh Islam, imam (pemimpin) menjadi penyebab utama perpecahan umat Islam pasca wafatnya Rasulallah SAW. Puncaknya saat tebunuhnya Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

Masing-masing pihak mempunyai kriteria berbeda dalam memilih dan menetapkan seorang imam. Pengikut Ali bin Abi Thalib  berpendapat bahwa yang berhak menjadi imam adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Dikemudian hari mereka dikenal dengan kaum Syi’ah. Lainnya berpandangan bahwa semasa hidup Rasulallah tidak berwasiat tentang siapa penggantinya,  maka siapapun boleh menjadi imam asalkan sejalan dengan  Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Kelompok ini menamakan diri kaum Mu’tazilah. 

Lantas ada satu kelompok lagi, kelompok ini adalah kumpulan orang-orang yang kecewa dan tak berpihak pada kedua-duanya, yang disebut dengan kaum Khawarij. Slogan terkenal mereka adalah ”la hukm illa lillah” (pengadilan hanyalah di tangan Allah). Dalil yang menjadi rujukan mereka adalah  ”Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah SWT, maka mereka itu adalah orang-orang kafir,” (QS. Al-Maidah:44).  

PUSTAKA

• Dhiya ad-Din, al-Islam wa al-Khalifah fi al-Ashr al-Hadits: Naqd Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm, Maktabah Dar at-Turats, Cairo, 1392, hal. 43.
• Fahri,  Islam dan Pancasila dalam Pandangan Nurcholish Madjid, UMM Press, Malang, 1996, hal. 168.
• Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, UI Press, Jakarta, 1987.
• Harun Nasution,  Insiklopedi  Islam Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1992.

Artikel keren lainnya: