City Branding adalah upaya menjalankan prinsip-prinsip branding untuk sebuah kota. Tujuan City Branding dari suatu kota bisa macam-macam, seperti menarik wisatawan, investor, penghuni baru, maupun orang-orang berbakat. Semua aktivitas yang dilakukan dengan tujuan menjadikan kota tidak hanya sebagai lokasi, namun menjadikan kota sebagai sebuah tujuan, mengubah kota menjadi sebuah tempat dimana manusia ingin bertempat tinggal, bekerja, dan berkunjung

Branding sendiri adalah proses komunikasi dan aktivitas yang dijalankan untuk membuat brand semakin besar dan bersinar. Ekuitas city branding menyangkut awareness, image, maupun loyalty.  

Point of difference yang dimiliki oleh sebuah kota perlu diangkat, sekalipun kota tersebut menawarkan banyak hal yang sama dengan kota yang lain.

Branding yang tepat meliputi banyak aspek dan banyak pemangku kepentingan, melalui visi bersama, mengangkat KEKHASAN LOKAL yang menarik perhatian nasional, regional dan global, dan diisi dengan berbagai kekhasan dan kelebihan lokal yang bermutu. 

City branding pada prinsipnya merupakan proses menuju kota masa depan, sehingga perlu memperhatikan rambu-rambu yang mesti diperhatikan. Rambu-rambu tersebut diantaranya:

• Dilakukan secara inklusif dan representatif 
• Menjangkau ke MASA DEPAN KOTA yang cukup jauh 
• Membangun VISI yang dimaknai bersama, cita-cita masa depan yang didambakan, bagaimana dan siapa yang akan mencapainya. 
• Dalam merumuskan VISI, bayangkan BRAND seperti apa yang mungkin diwujudkan dan disepakati bersama 

Indikator yang ingin dicapai melalui program pembangunan city branding antara lain:

• Membangun kota layak huni, aman dan nyaman bagi semua warga kota 
• Membangun kota hijau yang tangguh bencana dan berketahanan iklim 
• Membangun kota yang produktif dan berdayasaing yang memberikan peluang dan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan 
• Membangun kota yang memiliki identitas lokal berbasis keragaman karakterfisik, keunggulan ekonomi dan budaya 
• Mewujudkan keterkaitan antara pembangunan dan perencanaan kota dan wilayah secara terpadu dan merata sesuai peran dan fungsinya 
• Mewujudkan pelaksanaan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan profesional, serta cepat dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat 

Arah City Branding di Indonesia

• City Branding diharapkan dapat membangun identitas kota yang dapat mengangkat identitas lokal di tingkat nasional dan global
• City Branding mampu mengintegrasikan berbagai program sektoral menuju branding yang dituju secara terpadu dan sinergis 
• City Branding mampu mengarahkan perkotaan tersebut menuju Kota Masa Depan yang Berkelanjutan.
• City Branding merupakan acuan Grand Strategy Perencanaan dan Perancangan Perkotaan tersebut 
• City Branding merupakan proses yang inklusif, mampu mengajak seluruh pelaku perkotaan tersebut membangun kota menjadi milik bersama. 

Artikel keren lainnya:

Audit mini mempunyai tujuan yang sama dengan audit komunikasi menyeluruh yakni meningkatkan program komunikasi. Hanya saja audit mini tidak dapat menghasilkan informasi yang selengkap dan serinci hasil dari audit total. Menurut Cluff (1993), audit mini komunikasi dapat dirumuskan sebagai alat untuk menemukan titik-titik rawan, mendokumentasi dan menguji program dan prosedur kerja, mendapatkan umpan balik dan membuat berbagai rekomendasi.

Audit mini juga mempunyai tujuan meningkatkan kinerja program komunikasi dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan efektivitas program kegiatan yang sedang berlangsung serta dapat dilaksanakan dengan dana, energi, dan waktu yang lebih terbatas. Audit mini sangat penting dilakukan bila suatu kegiatan mengalami kebutuhan sebagai berikut:

1. Informasi tepat waktu dengan segera tentang kualitas program dan komponenkomponennya;
2. Tinjauan obyektif tentang program yang sedang berlangsung yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja;
3. Sebuah action plan yang dapat menunjukkan di mana berbagai persoalan muncul, langkah-langkah penanganannya dan saran bagaimana menjadikan komunikasi lebih efektif.

Berikut ini adalah uraian tentang beberapa istilah kunci dari definisi mengenai audit mini menurut Cluff (1993), yaitu:

1. Menentukan titik-titik rawan. Audit mini akan jauh lebih efisien bila sejak awal sudah dirinci terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan sehingga semua yang menjadi sumber masalah tidak ada yang terlewati. Titik-titik rawan dapat berupa segala macam peristiwa yang berdampak besar seperti pergantian pimpinan, isu baru dalam hubungan dengan masyarakat, dan sebagainya. Apapun yang menjadi titik rawan, fokus perhatian perlu ditujukan pada yang menyebabkan dampak paling besar;
2. Mendokumentasi program dan prosedurkerja. Kegiatan dalam audit mini pada dasarnya terdiri dari dua bagian yakni peninjauan materi dan proses membuat dokumentasi, yang dilanjutkan dengan wawancara tokoh-tokoh kunci dari dalam maupun di luar organisasi;
3. Pengujian, untuk memperoleh kesimpulan yang mantap diperlukan pengujian atas berbagai jawaban responden secara acak;
4. Mendapatkan umpan balik. Tujuan ini dapat dicapai dengan mewawancarai sejumlah pejabat kunci dan pakar mengenai pandangan dan pendapatnya mengenai berbagai jawaban yang diperoleh dari audit komunikasi yang telah dilakukan;
5. Membuat analisis dan rekomendasi. Semua jawaban yang diperoleh dari kegiatan audit diperiksa kembali dengan mempertimbangkan umpan balik yang diperolah. Setelah itu, analisis dapat dilakukan secara cermat dan dilanjutkan dengan penulisan rekomendasi.

PUSTAKA

• Cluff, Susan. 1993. Conducting a Mini Audit : Handbook of Communication Audits. San Fransisco (US) : IABC Publication.

Artikel keren lainnya:

Setiap organisasi pasti melakukan komunikasi eksternal dengan publik-publik eksternal yang berkaitan dengannya (Goldhaber 1993). Komunikasi tersebut terjadi setiap hari dengan menggunakan berbagai media dan memiliki tujuan. Untuk dapat mengetahui apakah kegiatan atau program komunikasi yang dilakukan yaitu efektif atau tidak,serta untuk mengukur kinerja dan kualitas pejabat dan staf komunikasi maka eksekutif harus melakukan audit komunikasi atas berbagai proses komunikasi yang terjadi dalam organisasinya secara berkala.

Sama seperti istilah audit lainnya, audit komunikasi yang diperkenalkan oleh Odiorne (1954) berkaitan dengan pemeriksaan, evaluasi dan pengukuran secara cermat dan sistematik. Kegiatan-kegiatan komunikasi sebagai pelaksanaan dari sistem komunikasi ataupun program komunikasi khusus dapat diukur, sehingga kualitas dan kinerja ekesekutif, pejabat dan staf komunikasi dapat diketahui dan bila diperlukan dapat diperbaiki secara sistematik. Goldhaber (1993) menjelaskan audit komunikasi sebagai “pemeriksaan diagnosis yang dapat memberikan informasi dini untuk mencegah kehancuran kesehatan organisasi yang lebih besar. 

Emmanuel (1985) memberikan definisi mengenai audit komunikasi yaitu kajian yang menyeluruh dan seksama tentang filsafat komunikasi beserta konsep-konsep, struktur, arus dan praktek komunikasi dalam suatu organisasi besar atau kecil, usaha atau nirlaba, dan swasta atau publik. Suatu audit komunikasi diharapkan dapat menyingkap berbagai kemacetan informasi, hambatan terhadap komunikasi yang efektif dan peluang yang telah disiasiakan.

Hardjana (2000) menyatakan berdasarkan berbagai definisi yang dibuat oleh kalangan akademisi dan konsultan, maka beberapa hal penting dari pengertian audit komunikasi adalah:

1. Merupakan sebuah kajian yang kompleks, luas dan mendalam;
2. Ruang lingkupnya meliputi seluruh komunikasi keorganisasian secara internal dan eksternal;
3. Obyek kajian adalah satuan sistem organisasi secara keseluruhan, subsistem ataupun kegiatan komunikasi khusus seperti kampanye atau program kegiatan;
4. Kajian dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yakni meningkatkan efektivitas organisasi sehingga hasil analisis dan solusi harus dapat dinyatakan sebagai rencana kerja;
5. Fokus kajian terutama pada penemuan-penemuan masalah dan berbagai faktor yang menghambat atau mengganggu pelaksanaan efektivitas sistem komunikasi.

Tujuan pokok dari audit komunikasi adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem komunikasi organisasi dan alas an pokok penyelenggaraannya adalah untuk mengetahui bagaimana sistem komunikasi yang sudah ditetapkan oleh organisasi dilaksanakan untuk menghadapi situasi tertentu (Hardjana 2000). 

Booth (1988) menyebutkan delapan tujuan pokok audit komunikasi sebagai berikut:

1. Menentukan lokasi dimana terjadi kelebihan ataupun kekurangan muatan informasi terjadi berkaitan dengan berbagai topik, sumber dan saluran komunikasi tertentu;
2. Menilai kualitas informasi yang dikomunikasikan kepada sumber-sumber informasi;
3. Mengukur berbagai kualitas hubungan komunikasi, misalnya mengukur sejauh mana kepercayaan antar pribadi, dukungan dan kepuasan kerja secara keseluruhan dilaksanakan;
4. Mengenali berbagai jaringan yang aktif operasional untuk rumor, pesan-pesan social dan kedinasan kemudian dibandingkan dengan jaringan komunikasi resmi sesuai bagan organisasi;
5. Mengenali sumber-sumber kemacetan (bottleneck) arus informasi dan para penyaring informasi (gatekeeper) dengan membandingkan peran-peran komunikasi dalam praktek, seperti penyendiri (isolate), penghubung (liaison), angota kelompok (group member) dengan peran-peran yang seharusnya sebagaimana diharapkan oleh bagan organisasi dan uraian tugas;
6. Mengenali kategori dan contoh pengalaman atau peristiwa komunikasi yang tergolong positif ataupun negatif;
7. Menggambarkan pola-pola komunikasi yang terjadi pada tingkatan pribadi, kelompok dan organisasi dalam kaitannya dengan topik, sumber, saluran, frekuensi, jangka waktu,dan kualitas interaksi;
8. Memberikan rekomendasi tentang perubahan ataupun perbaikan yang perlu dilakukan berkaitan dengan sikap, perilaku, praktek kebiasaan dan keterampilan yang didasarkan atas hasil analisis audit komunikasi.

Tujuan untuk mengadakan audit komunikasi berkaitan dengan alas an mengapa audit komunikasi diperlukan. Emmanuel (1985) menyusun sebuah daftar sejumlah alasan yang sering diajukan dalam melakukan audit komunikasi, yaitu:

1. Mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik;
2. Membuat diagnosis tentang berbagai masalah yang terjadi ataupun potensial dapat terjadi;
3. Melakukan evaluasi atas berbagai kebijakan baru dan praktek komunikasi yang terjadi;
4. Memeriksa hubungan antara komunikasi dengan tindakan operasional lainnya;
5. Menyusun anggaran belanja untuk kegiatan komunikasi;
6. Menetapkan sebuah patok banding (benchmark);
7. Mengukur kemajuan dengan menggunakan benchmarkyang sudah ditetapkan;
8. Mengembangkan atau melakukan restrukturisasi berbagai fungsi komunikasi dalam organisasi;
9. Membangun landasan dan latar belakang guna pengembangan kebijakan dan perencanaan komunikasi baru.

PUSTAKA

• Booth WC. 1988.The Company We Keep: An Ethics of Fiction. California (US): Univ of California Press
• Emmanuel 1985. Inside Organizational Communication. 2nd Edition. New York (US) : Longman Inc
• Hardjana A. 2000. Audit Komunikasi Teori dan Praktek. Jakarta (ID): Grasindo.
• Goldhaber GM, Rogers DP.1979.Auditing Organizational Communication Systems: The ICA Commmunication Audit. New York (US): Kendall/Hunt Publishing Co., Inc.
• Odiorne GS. 1954. An application of the communications audit. Personnel Psychology. 7(2): 235-243.

Artikel keren lainnya:

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan program lanjutan dan akselerasi dari Pengembangan Desa Siaga yang sudah dimulai pada tahun 2006. Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat desa dan kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatannya. 

Untuk menjamin kemantapan dan kelestarian, pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan secara bertahap, dengan memperhatikan kriteria atau unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Kepedulian Pemerintahan Desa atau Kelurahan dan pemuka masyarakat terhadap Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang tercermin dari keberadaan dan keaktifan Forum Desa dan Kelurahan. 
2. Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader kesehatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
3. Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau memberikan pelayanan setiap hari . 
4. Keberadaan UKBM yang dapat melaksanakan (a) penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, (b) survailans berbasis masyarakat, (c) penyehatan lingkungan. 
5. Tercakupnya (terakomodasikannya) pendanaan untuk pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan desa atau kelurahan serta dari masyarakat dan dunia usaha. 
6. Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
7. Peraturan di tingkat desa atau kelurahan yang melandasi dan mengatur tentang pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. 
8. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga di desa atau kelurahan.

Prinsip Dasar Penghitungan Biaya Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 

Prinsip Dasar Penghitungan Biaya SPM Indikator Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah: 

1. Penghitungan Biaya Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif hanya memperhitungkan aktivitas dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif 
2. Penghitungan biaya ini tidak memperhitungkan biaya investasi sarana dan prasarana. 
3. Langkah Kegiatan Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif diterjemahkan ke dalam variabel-variabel biaya. Penghitungan Pembiayaan ini dibagi atas kegiatan tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa sehingga mempermudah dalam penyusunan RABD Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penghitungan Biaya Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah: 

1. Langkah Kegiatan, adalah tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan. 
2. Variabel adalah biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan. 
3. Komponen adalah unsur-unsur dalam pelaksanaan kegiatan.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi besar kecilnya biaya adalah: 

1. Jumlah Sasaran, semakin banyak sasaran jumlah Desa dan Kelurahan Siaga Aktif maka semakin besar biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pembinaa Desa dan Kelurahan siaga Aktif. 
2. Frekuensi Kegiatan, semakin banyak frekuensi kegiatan maka semakin besar biaya yang dibutuhkan. 
3. Unit Cost, semakin besar Unit Cost yang ditetapkan untuk komponen kegiatan semakin besar biaya yang dibutuhkan.

Selengkapnya tentang desa dan kelurahan siaga aktif silahkan download Petunjuk Teknis Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif berikut:

Selamat berkreasi demi membangun dan menciptakan desa dan keluarahan yang memenuhi standar sehat.

Artikel keren lainnya: